Jakarta, FreedomNews - Asian Development Bank (ADB) menilai pemerintah perlu mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6%, sebagai prasyarat mencapai visi Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi atau negara maju pada 2045. Direktur ADB di Indonesia Jiro Tominaga mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat pascapandemi Covid-19, dari pertumbuhan yang terkontraksi sebesar -2,1% pada 2020 menjadi 5,3% pada 2022.

“Dengan tindakan yang tepat dan berani yang dilakukan pemerintah, pertumbuhan ekonomi kembali ke kisaran positif 3,7% pada tahun 2021 dan 5,3% pada tahun lalu,” katanya dalam acara Media Briefing, Kamis (14/12/2023). Di sisi lain, ADB menilai bahwa tugas pemerintah selanjutnya adalah mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke 6%. “Untuk mencoba menaikkan tingkat pertumbuhan dan pertumbuhan dari kisaran 5% menjadi 6% itu akan menjadi tantangan yang dihadapi dalam jangka menengah,” jelasnya.

ADB menilai reformasi struktural yang berkelanjutan perlu diupayakan untuk mendorong pengembangan sumber daya manusia dan produktivitas. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan iklim bisnis yang kondusif dan reindustrialisasi sektor manufaktur yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan. Pada 2023 dan 2024, ADB memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh pada level 5%, tetap kuat di tengah meningkatkan risiko dari sisi eksternal.

Pertumbuhan ekonomi akan didukung oleh konsumsi domestik dan investasi, seiring dengan kinerja ekspor yang mulai melemah akibat berakhirnya booming komoditas dan melemahnya permintaan di pasar global. Jiro memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada level 5% pada 2023 dan 2024. Dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh kondisi ekonomi makro domestik yang kuat, baik dari sisi fiskal maupun moneter, juga dari sisi pengelolaan utang.

“Jadi kami sangat yakin bahwa Indonesia akan terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa mendatang,” katanya. ADB memperkirakan konsumsi domestik akan tetap kuat, dipengaruhi oleh inflasi yang rendah, fundamental rumah tangga yang stabil, dan pengeluaran pemilu 2024 oleh pemerintah dan partai politik.(dtf/keu)