Jadi, upaya PS membangun kerjasama yang efektif dengan Tiongkok, AS, dan negara lain perlu didukung pengetahuan yang lengkap tentang sejarah Indonesia sebagai pelopor Non Blok, dan penilaian yang benar tentang seberapa solid dukungan politik kepada Presiden PS.

Oleh: Sofyan Efendi, Guru Besar Ilmu Adiministrasi Negara Universitas Gajah Mada (UGM), Jogjakarta

PRESIDEN Prabowo Subianto (PS) buat kesalahan besar yang menyangkut wilayah tumpang tindih (Natuna dan sekitarnya) melalui kerjasama pembangunan bersama yang ditandatangani oleh dua (2) Kepala Negara, China dan RI, untuk wilayah yang diakui dunia sebagai wilayah kita.

Penandatanganan kerjasama tersebut tanpa didasari pengetahuan tentang perkembangannya sebagai wilayah kita akan merupakan salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Presiden RI, karena tidak didukung oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang kurang paham kepentingan NRI dan kepertingan negara-negara ASEAN.

Kunjungan ke US menunjukkan, Presiden PS hanya diterima Presiden Joe Biden yang berkuasa lebih kurang 2 (dua) minggu lagi, yang dianggap Indonesis bukan sebagai negara sahabat, yang mengajukan beberapa permintaan pada Indonesia, sehingga menyimpang dari rencana Indonesia.

Mungkin kunjungan ke Peru dan negara lain, tidak jelas apa tujuannya?.Wah susah Presiden kita tampaknya hanya didorong tujuan hanya untuk pencitraan pribadi dan bukan memperjuangkan Non Blok guna menyusun hubungan yang setara dengan Tiongkok dan AS sebagai Super Power.

Sehingga Presiden yang ingin diakui kekuasaannya, sayangnya beliau tidak dibantu oleh Wapres, Menlu, Seskab, dan Sesneg yang punya pengetahuan yang memadai tentang faktor pendukung dalam negeri, regional, serta pengetahuan super power yang dihadapi Tiongkok, AS, EU, dan kerkuatan regional di ASEAN.

Jadi, upaya PS membangun kerjasama yang efektif dengan Tiongkok, AS, dan negara lain perlu didukung pengetahuan yang lengkap tentang sejarah Indonesia sebagai pelopor Non Blok, dan penilaian yang benar tentang seberapa solid dukungan politik kepada Presiden PS.

Inisiatif tentang wilayah semacam tersebut tidak menjadi daerah persengketaan antara negara besar dengan kita.

Inisiatif kerjasama sebaiknya dibahas bersama dengan berbagai unsur masyarakat dalam negeri, dengan negara lain khususnya ASEAN supaya usulan Indonesia mendapat dukungan solid dari seluruh unsur bangsa dan regional.

Demikian pembicaraan tentang kunjungan Luar Negeri Presiden PS pada 100 hari pertama pemeritahannya. (*)