Bogor, FreedomNews - Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Amin hadir dalam Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional, di Kompleks Majelis Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 18 November 2023. Keduanya kompak memakai baju putih, celana hitam dan peci hitam. Dalam acara tersebut, keduanya naik ke podium menyampaikan sambutan yang disampaikan Anies.

Anies yang didampingi Muhaimin mengatakan, mereka akan membawa visi kemakmuran Indonesia. Hal itu dikatakannya setelah terlebih dahulu menjelaskan tentang Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 yang merupakan tonggak sejarah persatuan Indonesia.

Menurut Anies, pembangunan yang terjadi sampai hari ini penuh ketimpangan. "Hari ini, ketimpangan adalah potret Indonesia," ujar Anies.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke-27 itu menjelaskan betapa ketimpangan itu terjadi di berbagai sektor kehidupan. Hal itu juga terjadi karena pembangunan yang dilakukan lebih mengutamakan fisik dan infrastruktur, bukan membangun sumber daya manusianya.

"Bukan hanya membangun jalannya, tetapi yang lebih penting membangun manusia yang berakhlakul kharimah dan kompoten," ucapnya.

Ketimpangan di bidang ekonomi, kata Anies, terjadi karena yang ditonjolkan adalah pertumbuhan. "Kami akan fokus pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan ekonomi. Pemerataan tentu menjadi perhatian utama," kata Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ke-17 itu.

Dengan konsep pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan, berarti tidak berkonsentrasi terus membesarkan kue besar. Konsep ekonomi ke depan tidak semata-mata melakukan pendekatan sektoral, tetapi pendekatan teritorial. "Kebutuhan Sulawesi berbeda dengan Jawa. Papua beda dengan yang lain," tutur Anies.

Anies pun menyebutkan pentingnya menyelesaikan proyek pemerintah. Menyelesaikan proyek pemerintah baik saja. Akan tetapi, menyelesaikan masalah rakyat jauh lebih penting. Ia kemudian menyebutkan penyelesaian masalah dengan rakyat ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Di Jakarta, proyek besar bisa diselesaikan tanpa penggusuran. Karena melakukan pendekatan kolaborasi atau kebersamaan dalam proyek besar itu" katanya.

"Tidak ada penggusuran, tetapi menyiapkan tempat baru yang lebih baik. Tenaga kerjanya 100 persen oleh anak bangsa," kata Anies yang menyebutkan pembangunan JIS (Jakarta International Stadum).

Membangun JIS itu sulit, tetapi mendapatkan pengakuan dunia. Sulit karena atapnya hampir 400 meter dengan berat 3.600 ton.

Selain masalah ekonomi, Anies juga menjelaskan rencananya menjadikan negara hukum, bukan negara kekuasaan. "Negara hukum menjadikan penguasa mengikuti hukum. Bukan negara kekuasaan, yaitu hukum mengikuti kekuasaan," ujarnya.

Anies mengatakan, akan menjaga kerukunan beragama, membangun kesetaraan pendidikan pesantren dan sekolah umum. Pondok pesantren menjadi tempat pejuang dan harus dikembalikan menjadi mainstream negara.

Anies mengatakan, ulama adalah mitra umaro (pemerintah), bukan dimusuhi. Ulama menjadi tempat meminta nasihat. "Kami ingin mengembalikan agar suasana kehidupan negara tenang dan teduh," ucap Anies.

Hadir dalam Ijtima' Ulama dan Tokoh Nasional itu antara lain Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fuwaid; Sekjen PKS, Aboebakar Al Habsy; Ketua Umum Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, Syekh Yusuf Martak; K.H. Ahmad Sabri Lubis; Ketua Umum FPI (Front Persaudaraan Islam), Habib Muhammar Al-Atthas.

Ketua Panitia Penyelenggara, Ustaz Slamet Ma'arif dalam laporannya mengatakan, ijtima' diikuti 600 orang dari 24 provinsi. Jumlah tersebut berbeda jauh dengan kegiatan serupa yang dilakukan tahun 2019.

Penanggungjawab ijtima', K.H. Muhyiddin Junaidi mengatakan, kegiatan digelar guna membahas berbagai masalah keumatan. Problematika yang dihadapi bangsa dan umat menyangkut ekonomi, sosial dan budaya. "Negara kaya, tapi hanya dinikmati segelintir anak bangsa, penguasa dan segelintir orang kaya," kata Muhyiddin yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) itu. (Mado).