Pada situasi ini segala kemungkinan bisa terjadi dan tidak bisa ditebak. Tidak salah jika kemudian muncul “aroma” people power di depan mata. Apalagi upaya pencurangan sudah terjadi di depan mata rakyat guna membantu pemenangan Gibran yang diduga dilakukan aparat.

Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Freedom News

INTIMIDASI terhadap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang yang diduga dilakukan oleh aparat TNI dan Polri adalah salah satu bukti betapa kita sedang menghadapi rezim otoriter yang tidak mau ada kritik atas sesuatu dengan alasan menjaga kestabilan politik.

Melki mengaku mendapat intimidasi pasca vokal mengritik putusan MK terkait batasan usia Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024. Momen ini bisa memicu gerakan “People Power” mahasiswa UI yang sudah muak dengan berbagai manuver rezim Joko Widodo.

Intimidasi terhadap Melki dan ibunya di Pontianak jelas bisa memicu mahasiswa UI dan berbagai kampus di Indonesia bergerak turun ke jalan untuk memaksa agar Jokowi turun dari singgasana. Atas perlakuan aparat yang dapat dipastikan atas perintah atasannya itu, mengekang kebebasan berbicara dan berpendapat.

Untuk menghentikan berbagai manuver yang selama ini telah dan akan terus dilakukan Jokowi itu, jalan satu-satunya adalah menurunkan Jokowi – Ma’ruf Amin. Karena keduanya berangkat Pilpres 2019 sebagai satu paket pasangan Capres – Cawapres.

Dengan kata lain, kalau Jokowi lengser melalui people power, otomatis Ma’ruf Amin juga ikut jatuh. Jika hal ini benar-benar terjadi, model pemerintahan Triumvirat yang terdiri dari Menhan, Menlu, dan Mendagri tidak bisa berlaku. Karena, ketiganya adalah orang-orang Jokowi.

Karena itulah, maka harus dibentuk Presidium Rakyat Indonesia, tentunya tetap harus dikawal oleh TNI. Presidium ini membentuk pemerintahan sementara sambil menunggu penyiapan Pemilu dan Pilpres yang adil. Semua partai dibubarkan dan wajib memverifikasi kembali ke Presidium.

Di sinilah proses “bersih-bersih” dari pengkhianat dan koruptor bisa mulai dilakukan. Partai-partai korup tidak bisa diterima verifikasinya. Kalau mau ikut pemilu harus membentuk partai baru. Hal ini harus dilakukan sebelum pelaksanaan Pilpres, 14 Februari 2024.

Karena, kalau tidak dilakukan sebelum pilpres, people power akan percuma dan sia-sia. Karena, siapapun yang menang pada Pilpres 2024, berpotensi bakal terjadi chaos. Sekarang ini tinggal siapa yang cepat lakukan eksekusi. Apakah gerakan people power ini dimulai dari Solo seperti yang disampaikan oleh Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih?

Keberadaan Luhur Binsar Panjaitan dengan dalih pemulihan kesehatan di sebuah Rumah Sakit di Singapura, tak lepas dari kekhawatiran atas keselamatan dia jika benar terjadi chaos seperti Reformasi 1998. Karena, dapat dipastikan, LBP bakal menjadi “target” yang diburu rakyat. Jika people power terjadi gerakannya akan melebihi Reformasi 1998.

Rakyat hanya menunggu momentum saja. Mungkinkah intimidasi terhadap Melki Sedek Huang akan menjadi pemantik gerakan people power? Bisa jadi!

Sejak awal menjalani kepengurusan BEM UI dan aktif mengritik pemerintah, Melki mengaku sudah mendapat teror-teror digital. Tapi, intensitas ancaman tersebut kian tinggi jelang aksinya mengritisi putusan MK.

"Kalau ancaman memang sudah hampir setahun sejak awal jadi ketua BEM. Tapi menjelang aksi putusan MK makin banyak. HP saya juga beberapa kali ditelepon dari pihak keamanan," ujar dia mengutip Kompas.com, Jumat (10/11/2023).

Melki juga menyayangkan, ancaman itu melebar hingga pada keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Bahkan, kata dia, ibunya didatangi oleh aparat TNI dan Polri untuk bertanya langsung seputar keseharian sang putra.

Tak hanya dari keluarganya, Melki juga mengaku menerima kabar dari gurunya di SMA Negeri 1 Pontianak bahwa ada orang yang bertanya kebiasaan Ketua BEM UI 2023 ini ketika bersekolah.

"Ini bukan saya saja. Ada hal yang salah dari konsepsi demokrasi sampai semua orang yang kritis menyampaikan pendapat diintimidasi dan direpresi segininya. Tidak ada satu ancaman pun yang membuat saya gentar," tegas Melki.

Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto membantah anak buahnya mengintimidasi Melki Sedek Huang. Sebaliknya, Pipit Rismanto mengaku siap untuk memberikan perlindungan kepada Melki Sedek Huang selama kembali ke kampung halamannya di Pontianak.

"Dalam kesempatan ini, dengan tegas saya membantah adanya intimidasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang," kata Pipit di Pontianak, dikutip dari Kompas TV, Jumat (10/11/2023).

Pipit menegaskan, tidak ada anggota kepolisian yang terlibat dalam intimidasi tersebut. Ia mengaku akan terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat yang merasakan hal sama.

Irjen Pipit juga menegaskan bahwa komitmen Polri dalam menjaga netralitas seluruh anggotanya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ia juga menekankan, tidak ada indikasi anggota Polri yang terlibat dalam intimidasi.

Apabila ada pelanggaran, maka pelaku akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Irjen Pipit juga menyampaikan dukungan kepada Melki Sedek Huang dan keluarganya, menjanjikan bantuan dalam membuat laporan terkait intimidasi yang dialami.

Sebelumnya, dalam podcast YoeTube Abraham Samad SPEAK UP pada 20 Juni 2023, Melki telah membuat publik heboh terkait dengan pernyataan kontroversialnya soal Presiden Joko Widodo.

Melalui podcast tersebut, Melki membahas tentang kondisi negara Indonesia saat ini. Ia juga sempat menyinggung Jokowi serta memintanya untuk turun baik-baik atau berdarah-darah. Pernyataannya itu pun langsung mendapat respon keras dari berbagai pihak.

Melki memang cukup dikenal sebagai sosok yang kerap mengritisi kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan Jokowi. Sebelumnya, Melki juga menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Dewan Perampok Rakyat pada cuitan di akun Twitter-nya.

Selain itu, ia juga pernah mengritik keras DPR terkait Perppu Cipta Kerja.

Melki Sedek Huang adalah Ketua BEM UI tahun yang terpilih sejak bulan Januari 2023. Ketua BEM UI ini tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Administrasi Hukum yang berkonsentrasi pada hukum pidana, hukum hak asasi manusia, dan hukum administrasi.

Selain itu, Melki juga masih aktif di berbagai organisasi salah satunya Barisan Inti Makara Merah (BARIKARA) sejak 2019 hingga sekarang. Pada tahun 2020, Melki meraih penghargaan sebagai Best Staff of Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2020.

Mahasiswa yang lahir di Pontianak tahun 2000 ini juga telah menyelesaikan program magang di firma hukum Tampubolon, Tjoe, and Partners Law Firm dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Sejak terpilih sebagai Ketua BEM UI, kritik tajam terus dilontarkan Melki melalui media sosial.

Kritik tajam tidak hanya dilontarkan Melki. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri juga berbicara soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang salah satunya mencopot Anwar Usman dari Ketua MK. Mega menyebutkan hal itu bagai cahaya terang di kegelapan demokrasi.

“Saudara-saudara sekalian, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi, putusan MKMK tersebut menjadi bukti, kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi,” katanya melalui video di akun YouTube PDIP, Ahad (12/11/2023).

Mega mengatakan prihatin atas kejadian tersebut. Menurut dia, konstitusi negara adalah salah satu pranata kehidupan berbangsa. "Rakyat jangan (terus) diintimidasi seperti dulu lagi, jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," ungkapnya.

“Kita semua tentu sangat sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya,” katanya.

Sayangnya, meski posisinya kini tampak berseberangan dengan Presiden Jokowi sebagai ekses dari pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo yang juga putera sulung Jokowi, Mega tak hendak menarik menterinya dari Kabinet Indonesia Maju.

Bahkan, konon, Mega juga melarang kader PDIP bergabung dengan komponen masyarakat yang berniat melakukan people power untuk menurunkan Jokowi dari kursi Presiden. Jadi, “PDIP tidak akan ikut turun jika terjadi people power,” ujar seorang tokoh.

Tampaknya penolakan atas Putusan MK Nomor 90/2023 yang terbukti Anwar Usman melakukan “pelanggaran kode etik berat” oleh Majelis Kehormatan MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie bakal menjadi bola salju.

Apakah Ketua MK yang baru, Suhartoyo, bakal meninjau kembali Putusan 90 tersebut?

Menurut Direktur Eksekutif Global Future Institute (GFI) Hendrajit, ada 2 skenario putusan MK pimpinan Suhartoyo. Pertama, putusan batas usia cawapres di bawah 40 tahun tetap dan tak berubah. Tapi pelaksanaan berlaku mulai 2029. Kalau ini terjadi, Gibran batal jadi cawapres. Skenario sekaligus menyelamatkan muka Jokowi.

Kedua, majelis hakim secara mutlak tetap tak mengubah putusan dan tetap memberlakukannya pada pilpres 2024 nanti. “Konsekuensi skenario kedua bisa menciptakan kondisi chaos tatanan ketatanegaraan maupun politik-keamanan,” ungkapnya.

Pada situasi ini segala kemungkinan bisa terjadi dan tidak bisa ditebak. Tidak salah jika kemudian muncul “aroma” people power di depan mata. Apalagi upaya pencurangan sudah terjadi di depan mata rakyat guna membantu pemenangan Gibran yang diduga dilakukan aparat.

Mega yang pernah satu meja dengan Jokowi pun sudah mencium aroma pencurangan itu sampai ia harus bicara secara terbuka. Termasuk upaya intimidasi terhadap rakyat yang kritis. (*)